Oleh: Aang Kunaifi

Ketua DPP PKS Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa

Ada anggapan yang sering muncul dalam dunia politik: berkuasa dulu, baru bisa melayani. Anggapan ini tidak tepat, karena bisa menjadi dalih bagi banyak politisi. Sekilas tampak benar, tapi para politisi dan partai politik menjadikannya “senjata”. Mereka hanya mau melayani kalau sudah berkuasa saja. Namun pada kenyataannya, pelayanan sering kali tidak kunjung hadir, walaupun kekuasaan sudah diperoleh.

Pada akhirnya, kekuasaan yang didapatkan justru berubah fungsi: bukan untuk melayani, hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, atau bahkan untuk merebut kekuasaan yang lebih besar. 

Karena itu, banyak orang yang muak dan anti dengan politik. Mereka menganggap politik itu kotor, dan politisi itu sosok yang juga kotor. Saya meyakini bahwa mereka tidak anti politik. Mereka hanya anti dengan politik yang tidak melayani. Mereka kecewa karena politik yang ditampilkan adalah politik yang transaksional, penuh gimmick dan cepat lupa dengan rakyat.

Maka, para politisi - termasuk partai politik, baik yang sudah memegang kekuasaan maupun yang belum - seharusnya menjadikan agenda pelayanan sebagai prioritas. Pelayanan tidak boleh ditunda hingga kekuasaan diraih. Sejak parpol dibentuk atau sejak seseorang menisbatkan dirinya sebagai politisi, agenda pelayanan kepada masyarakat, seharusnya sudah menjadi agenda utama.

Politk adalah alat, bukan tujuan

Politik itu alat, bukan tujuan. Politik bisa menjadi jalan yang luhur kalau tujuannya benar. Maka, politik pelayanan menjadi nilai dan metode yang tepat untuk dipilih. Politik pelayanan bisa didefinisikan sebagai cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan - termasuk cara mengelola kepentingan publik dan distribusi sumber daya – dengan berpihak dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, baik politisi maupun partai politik yang berkomitmen menjalankan politik pelayanan, harus mampu membuktikan adanya pelayanan yang nyata kepada masyarakat, sekecil apa pun ruang kekuasaan yang sudah diraih.

Politik pelayanan tentu menjadi musuh bagi politik transaksional, politik simbolik atau citra, dan politik dendam berujung pada polarisasi. Dalam politik pelayanan, indikator utamanya adalah manfaat yang nyata, termasuk juga keberlanjutan program dan konsistensi dalam keberpihakan.

Sedangkan model politik yang lain, nilai utamanya adalah jabatan dan proyek; atau viral dan popularitas; termasuk juga hal kecil seperti bisa “menang debat”, dan sejenisnya. Karena itu, sosok politisi yang dibutuhkan dalam politik pelayanan itu bukan mereka yang paling keras semangatnya, tapi justru yang punya daya tahan.

PKS dan Politik Pelayanan

Sejak awal berdiri, PKS dikenal sebagai partai yang sangat serius dalam agenda pelayanan. PKS berupaya untuk terus hadir dalam berbagai agenda bakti sosial, layanan kesehatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, juga agenda pertolongan dan recovery pasca bencana.  

PKS melihat politik sebagai salah satu bentuk pengabdian. Pelayanan kepada masyarakat merupakan mandat moral dan standar kerja, walaupun terkadang dipahami sebagai strategi PKS dalam kontestasi politik. Kalaupun langkah tersebut berdampak pada elektoral, sifatnya hanya bonus. Faktanya, pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan PKS tidak selalu berdampak signifikan pada perolehan suara, tapi hal itu tidak menghalangi PKS untuk terus hadir melayani.

Politik pelayanan memang tidak akan berdampak pada perolehan suara secara signifikan. Itulah sebabnya, politik pelayanan tidak bisa dijadikan sebagai strategi elektoral. PKS menyadari hal itu, politik pelayanan berarti bekerja dalam kesunyian: rutin, konsisten, dan berkelanjutan, tapi sepi dari tepuk tangan. 

PKS bisa melakukan hal itu karena memiliki modal berupa kader yang dapat diandalkan. Politik pelayanan membutuhkan sosok yang terlatih, berintegritas dan siap ditugaskan. Karakter seperti itu sulit didapatkan jika tidak dibentuk secara serius melalui proses kaderisasi yang panjang, disiplin, dan berjenjang.  

Tingkatan dalam Politik Pelayanan

Politik pelayanan yang dilakukan PKS, paling tidak bekerja melalui 3 tingkatan. 

Pertama, tingkat individu. 

Pada tingkatan ini, kader PKS - melalui proses kaderisasi - dibentuk untuk menjadi sosok yang punya integritas dan amanah dengan tanggung jawab yang diberikan. Pembentukan ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang disiapkan menjadi politisi, tapi bagi siapa saja yang tercatat sebagai anggota. 

Selain itu, kader PKS ditekankan untuk menjadi sosok yang punya empati dan kepedulian, punya kemampuan mendengar, memetakan masalah, dan mencari solusi. Pada tingkatan ini, mereka didorong melayani masyarakat di mana pun mereka berada, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Paling tidak, mereka diminta untuk rutin bertegur sapa dengan tetangga, mendengar masukan dan keluhan mereka, serta mencarikan jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. 

Kedua, tingkat organisasi. 

Pada tingkatan ini, pelayanan dilakukan lebih rapi dan tidak bersifat sporadis. Ada perencanaan yang dilakukan, pembentukan tim, termasuk penyusunan target dan SOP. Evaluasi juga dilakukan setelah kegiatan terlaksana. 

Pada tingkatan ini, politik pelayanan dipandang sebagai sebuah program, bukan sekadar event. Maka, ia dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Indikator tersebut diperlukan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. 

Ketiga, tingkat negara.

Politik pelayanan - pada tingkatan ini - dijalankan dengan menghadirkan partisipasi negara sebagai entitas yang paling bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat. Mindset-nya adalah naik level, dari bantuan menuju perbaikan aturan. Karena itu, akan ada lobi antar pemangku kepentingan, usulan di berbagai forum pengambilan kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif, dan berkoalisi dengan partai yang lain, serta tentu saja implementasi kebijakan melalui proses monitoring dan evaluasi.

Harga yang harus dibayar

Menjalankan politik pelayanan itu tidak murah, ada harga yang harus dibayar. PKS menyadari hal itu, tetapi jalan ini tetap diambil dengan semua risiko yang didapat. Pertama, Politik pelayanan itu adalah kerja yang tidak selalu terlihat. Padahal - dalam politik – popularitas sering menjadi kunci dalam kontestasi politik. 

Kedua, politik pelayanan membutuhkan konsistensi yang panjang. Artinya ia membutuhkan energi yang besar dan nafas yang panjang. Tidak semua politisi dan partai politik sanggup menjalankannya, karena tidak semua mempunyai dua hal itu. Kalau pun ada, ia justru disiapkan untuk kerja pemenangan politik lima tahunan.

Ketiga, ujian bagi integritas justru besar dalam politik pelayanan. Karena itu, para politisi harus pandai dalam mengelola hati, menjaga ketulusan dan keikhlasan. Keempat, karena banyak masalah yang harus diselesaikan, kemampuan berkolaborasi juga sangat dibutuhkan. Masalah yang ada di masyarakat itu sangat banyak, tidak mungkin persoalan tersebut hanya dikerjakan oleh satu pihak saja.

Penutup

Pada akhirnya, tulisan ini bertujuan untuk menjawab keraguan banyak pihak tentang dunia politik, terutama keraguan yang kerap muncul dari para aktivis pemuda dan mahasiswa. Politik sering kali dianggap kotor, padahal yang kotor adalah perilaku orangnya, politik itu sendiri bisa dipakai sebagai alat untuk kebaikan, asal sistem dan manusianya dijaga.

Selain itu, politik pelayanan kerap dianggap hanya sebagai gimmick saja, padahal jelas bukan. Jika dapat diaudit - misalnya siapa yang dilayani, perubahan apa yang terjadi, dan berapa lama dampaknya bertahan, maka politik pelayanan merupakan bentuk pengabdian yang nyata.  

Juga soal anggapan bahwa para aktivis seharusnya berada di luar saja, tidak usah berpolitik, apalagi menjadi bagian dari partai politik. Anggapan tersebut sebagiannya bisa jadi benar, tapi sebagiannya lagi kurang tepat. Para eks aktivis mahasiswa, sebagiannya memang tidak harus menjadi bagian dari sistem, tetap berada di luar untuk melakukan pengawasan. Sebagiannya lagi, sangat bagus jika menjadi bagian dari sistem, karena perubahan tidak bisa kalau hanya dilakukan dari luar; harus ada yang memperjuangkannya dari dalam. 

Berada di dalam partai tidak otomatis membuat seseorang kehilangan idealisme. Dalam banyak situasi, idealisme itu justru membutuhkan ruang, kedisiplinan dan pembinaan agar ia tidak luntur. Beberapa partai politik bisa menyediakan fasilitas tersebut, walau tentu tidak ada yang sempurna. Justru keberadaan para eks aktivis mahasiswa yang bertugas nantinya untuk menyempurnakan kekurangan tersebut.